Kata Pengantar
Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas tuntasnya
penyusunan makalah ekonomi ini. Makalah ini kami susun dengan maksud untuk
memenuhi tugasyang diberikan oleh dosen, untuk itu kami telah berusaha sebaik
mungkin dalam penyusunannya, mulai dari pengumpulan sumber, pencarian
informasi yang sesuaidengan tema sampai pada tahap penyusunan telah kami
lakukan sebaik mungkin,walaupun demikian kami selaku penyusun menyadari masih
terdapat kekurangan dalammakalah ini.Melalui beberapa sumber seperti artikel –
artikel ekonomi penyusun telah berupaya untuk menyampaikan data dan
informasi yang aktual dan sesuai dengan topik makalah yakni mengenai
ekonomi kerakyatan serta kebijakan – kebijakan pemerintahyang penting dan
berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan.Semoga makalah ini dapat
memuaskan walau tidak mencapai tahap sempurna,karena memang tidak ada yang
sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT. Sehingga penyusun mohon maaf atas
kesalahan dan kekurangan dalam penyajian, hal ini semata – mata hanyalah
kekhilafan penyusun sebagai manusia biasa, penyusun juga memohonkritik dan
saran yang membangun untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam pembuatanmakalah
yang lebih baik di waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatinnya.
Terimakasih atas perhatiannya.
20 Oktober 2012
Penyusun
Harun Ramadhan
Pendahuluan
Pada saat ini Indonesia tengah mengalami masa - masa penuh
gejolak perekonomian baik di sektor perbankan maupun sektor ekonomi
lainnya. Sejak tumbangnya rezim orde baru dan memasuki masa reformasi,
perekonomian Indonesia berjalan dalam ketidakpastian, masa reformasi ini
ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang
sampai saat ini belum menunjukkan tanda – tandake arah pemulihan, laju inflasi
masih cukup tinggi yaitu rata – rata sekitar 10%, rakyatIndonesia sebagian
besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Di sampingkemiskinan absolut,
terdapat persoalan kemiskinan relatif yang timbul sebagai akibatkurangnya pemerataan
dalam menikmati hasil – hasil pembangunan, pembangunan yang pesat hanya
terjadi di daerah tertentu saja seperti daerah-daerah industri di Pulau Jawayang
menjadi incaran pendatang migran yang membludak tanpa diimbangi jumlahlapangan
kerja yang justru menyempit. Hal ini bisa dilihat pada tingkat pengangguranyang
relatif lebih besar jumlahnya di perkotaan. Rata- rata penduduk di pedesaan
banyak yang melakukan urbanisai ke kota. Untuk wilayah – wilayah kota
besar tingkat pengangguran jumlahnya semakin hari semakin meningkat.
Penduduk desa umumnyamelakukan urbanisasi ke kota karena diiming – imingi oleh
mewahnya kehidupan di kota besar, padahal di perkotaan banyak usaha –
usaha yang mengalami penurunan produksi,yang berdampak pada banyaknya kasus
PHK. Terjadinya krisis ekonomi mengakibatkan banyak usaha yang mengalami
kebangkrutan. Hal ini menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk
miskin baik di kota- kota besar maupun di pedesaan. Jumlah penduduk miskin
pada Maret 2006 sebanyak 39,05 juta orang atau 17,75% dari total 222 juta penduduk.
Penduduk miskin bertambah empat juta orang dibandingkan yang tercatat pada
Februari 2005. Tanpa Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan
Bakar Minyak, jumlahnya mencapai 50,8 juta orang. Turunnya nilai rupiah
mengakibatkanharga dollar meningkat sehingga para importir banyak yang
mengalami kerugian, berdampak pada macetnya angka kredit, karena para
kreditor tidak sanggup membayar pinjaman. Permasalahan di sektor
perbankan ini menjadi persoalan bagi para pengusaha besar yang sebagian
besar modalnya tergantung pada pinjaman.Dalam makalah ini akan diuraikan
mengenai peranan ekonomi kerakyatansebagai kebijakan pemerintah yang
dimaksudjan sebagai penampung tenaga kerja dansumber pendapatan masyarakat
golongan menengah ke bawah. Selain itu akandijelaskan pula mengenai hal – hal
berikut ini :a.pengertian ekonomi kerakyatan; b.peran ekonomi kerakyatan
dalam perekonomian Indonesia
Sistem Ekonomi
Kerakyatan
Konsep Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan
adalah system ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan ekonomi rakyat.
Perekonomian kerakyatan sendiri adalah kegiatan perekonomian yang usahanya
dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara sukarela atau swadaya
mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya,
yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha Kecil
Menengah (UKM) ini terutama meliputi sector pertanian, perternakan, kerajinan
dan makanan, dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya
tanpa harus tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
Secara
ringkas Konvensi ILO 169 tahun 1989 memberi defenisi ekonomi kerakyatan adalah
ekonomi tradisional yang menjadi dasar kehidupan masyarakat local dalam
mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini di kembangkan berdasarkan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan
tanah. Aktifitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub system
antara lain pertanian tradisional seperti perkebunan, perburuan, mencari ikan,
kerajinan tangan dan industry rumahan. Seluruh kegiatan ekonomi tersebut
dilakukan dengan pasar tradisional yang berbasis masyarakat, artinya hanya
ditujukan untuk menghidupi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan
ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga
tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.
Gagasan
ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternative dari para ahli
ekonomi Indonsia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh Negara Negara
berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Teori
pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di Negara Negara kawasan eropa
ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa lainnya. Salah
satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada
lapisan masyarakat paling bawah. Ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak
elalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Bahkan
di sebagian besar Negara Negara berkembang , kesenjangan sosial ekonomi semakin
melebar . Dari pengalaman ini akhirnya dikembangkan berbagai alternative
terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi
tetap merupakan prioritas, tetapi pelaksanaanya harus sesuai dengan pembangunan
nasional yang berintikan pada manusia sebagai pelakunya.
Pembangunan
yang beriorentasi kerakyatan dan berbagai kebijaksaan yang berpihak pada
kepentinhan rakyat, dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa
konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih
mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan
sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan terutama
bagi masyarakat. Menurut Guru Besar FE Ekonomi kerakyatan adalah
system ekonomi yang berbasis kekeluargaan, berkedaulatan rakyat dan menunjukkan
keberpihakan pada rakyat dalam praktiknya.
Ciri Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan dicirikan dari keberpihakan terhadap
kepentingan rakyat banyak. Pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya alam,
sumber daya teknologi, sumber daya pemodalan, dan sumber daya manusia untuk
kesejahteraan rakyat keseluruhan.
Pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat diindikasikan dari beberapa
ciri berikut:
(1) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) minimal 51% untuk program dan kegiatan
yang mensejahterakan rakyat banyak.
(2) Keuntungan yang diperoleh negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) minimal 51% dialokasikan untuk kesejahteraan
rakyat banyak.
(3) Distribusi dana tersebut menyebar kesetiap desa di seluruh wilayah NKRI
dengan variasi antar desa tidak lebih dari 10%.
(4) Mulai dialokasikan anggaran khusus untuk mengantisipasi peningkatan resiko
gagal para petani akibat climate change yang mulai terjadi saat ini dengan
terdistribusi keseluruh desa di Indonesia berupa Jaminan Keberhasilan Berusaha.
(5) Peningkatan proporsi Jaminan Sosial kepada Manula, Anjal, Orang Cacat,
Pengemis, Gelandangan, Pemulung dan tenaga kerja yang belum mendapat kesempatan
bekerja.
(6) Menerapkan pemberdayaan partisipatif yang lebih intensif.
(7) Luasan kepemilikan lahan untuk rakyat keseluruhan dengan variasi tidak
lebih dari 10%.
Ciri-ciri diatas yang terangkup dalam
suatu pembangunan ekonomi menjadikan pembangunan ekonomi tersebut disebut
sebagai pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat atau disebut juga
Ekonomi Kerakyatan.
Ciri lebih lanjut dari penerapan pembangunan ekonomi kerakyatan adalah
rendahnya prosentase masyarakat yang tergolong miskin atau
berpendapatan kurang dari $ 2 per hari, yaitu nilai prosentase masyarakat
miskinnya kurang dari 5%.
Prinsip Ekonomi seperti apakah yang sesuai untuk Indonesia?
Negara sedang berkembang (developing contry)
seperti Indonesia sangat sesuai menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip
ini sejalan dengan amanat para pejuang dan pendahulu / pelopor negeri ini yang
dituangkan mereka dalam UUD 1945.
Hal Hal Yang Membuat Indonesia Sebaiknya menggunakan ekonomi
kerakyatan
Negara Indonesia saat ini rakyatnya hampir separuh dalam
kondisi miskin seperti yang diungkapkan World Bank, yaitu jumlah rakyat miskin
di Indonesia sebesar 115 juta orang pada tahun 2008 (Prabowo, 2009), jumlah ini
sangat banyak dan berpotensi memicu permasalahan kecemburuan ekonomi dan
sosial. Jumlah rakyat miskin yang banyak tersebut memerlukan peran yang lebih aktif
dari pemerintah dalam menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan sekaligus peran
dalam mensejahterakan mereka. Apabila pemerintah menerapkan sistem ekonomi
liberal akan menyebabkan kesempatan bersaing yang seimbang makin tertutup
sehingga akan memperbesar jumlah masyarakan miskin, selain memperlebar
kesenjangan ekonomi dan sosial. Akan tetapi, apabila pemerintah memilih
menerapkan ekonomi kerakyatan, akan membuka kesempatan yang lebih banyak kepada
masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan
ekonomi tersebut, sehingga memperbesar kesempatan bagi masyarakat untuk
memperoleh penghasilan yang lebih layak dan menjadi lebih sejahtera. Peran
aktif pemerintah dalam ekonomi kerakyatan akan melindungi dan memberi
kesempatan yang seimbang untuk masyarakat banyak. Hal ini mencirikan
keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.
Kelebihan Ekonomi Kerakyatan
1. terlindunginya rakyat banyak
dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar
2. lebih mampu untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat banyak
3. memperkecil kesenjangan antara si
Kaya dengan si Miskin
4. menciptakan hubungan
sinergis antara Pemilik Modal Besar dengan Masyarakat banyak sebagai mitra
kerjanya.
v Kekurangan Ekonomi Kerakyatan
Kelemahan Ekonomi Kerakyatan adalah kurang diminati para
pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih
professional dengan masyarakat banyak. Pemerintah yang menerapkan prinsip ini
memerlukan sosok pemimpin yang pemberani, tegas, kuat dan visioner. Pemimpin
seperti ini berkemampuan untuk menghimpun para pemilik modal besar yang mau
berbagi keuntungan secara proprsional untuk kepentingan rakyat banyak dengan
prinsip sinergi antara pemilik modal tersebut dan rakyat banyak. Pemerintah
yang menerapkan prinsip ini merupakan ini merupakan pemerintah yang berpihak
kepada rakyat banyak. Pemerintah yang menerapkan prinsip ini merupakan
pemerintah yang berpihak kepada rakyat banyak, sehingga lebih mensejahterahkan
rakyat.