1. Peraturan pemerintah nomor 4
tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan
perubahan anggaran dasar
2. Peraturan menteri Negara
koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor
01/per/M.KUKM/1/ tanggal 9 januari 2006 tentang petunjuk pelaksanaan
pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi
3. Keputusan menteri Negara
koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 98 /KEP/KUKM/X/
tanggal 24 september 2004 tentang notaries sebagai pembuat akte pendirian
koperasi
4. UU no. 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian
Koperas : badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
(pasal 1 ayat1)
Undang
– undang ini disahkan dijakarta pada tanggal 21 oktober 1992 ditandatangani
oleh presiden RI Soeharto, dan di umumkan pada lembaran Negara RI tahun 1992
nomor 116. Dengan terbitnya undang-undang nomor 25 tahun 1992 maka dinyatakan
tidak berlaku undang-undang nomor 12 tahun1967 tentang pokok-pokok
perkoperasian, lembaga Negara republi Indonesia tahun 1967 nomor 23 dan
tambahan lembaran Negara RI tahun 1967 nomor 28 dan 32 .
5. Undang-undang nomor 9 tahun
1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
Kegiatan usaha simpan pinjam : kegiatan yang dilakukan untuk
menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk
anggota koperasi, calon anggota koperasi, koperasi lain dan atau anggotanya. (
pasal 1 ayat 1)
Calon
anggota koperasi sebagai mana dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan setelah
simpanan pokok harus menjadi ( pasal 81 ayat 2 )
6. Dasar hukum operasiaonal
koperasi Indonesia adalah undang-undang nomor 25 tahun 1992 . tentang fungsi,
peran dan prinsip koperasi . di atur dalam bab 3 pasal 4 ( fungsi dan peran
koperasi ) dan pasal 4 undang-undang nomor 25 tahun 1995.
7. Peraturan meteri Negara
koperasi dan UKM nomor 15/per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas peraturan
menteri Negara operasi dan UKM nomor 19/per/M,KUKM/XI/2008 tentang pedoman
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam.
Landasan-landasan koperasi Indonesia :
Landasan idiil koperasi Indonesia adalah pancasila . kelima sila
dari pancasila.
Landasan strukturil koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan
landasan geraknya adalah pasal 33 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya . pasal
33 ayat 1 berbunyi
“ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan “.
Landasan mental koperasi indonesia adalah setia kawan dan
kesadaran berpribadi ( rasa harga diri/ gotong royong. )
Landasan operasianal adalah : Garis – Garis Besar Haluan Negara (
GBHN ) tentang arah pembangunan koperasi sebagai sumber hukum tertinggi
yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat sebagai
penjelmaan azas demokrasi .
SUMBER :