You Are A Super Mountain

My name is Harun Ramadhan, i am 21 years old and my hobby is mountain climbing. I have a little story when i climbing mountain Sumbing. Located in Wonosobo with an altitude 3340 masl. Reny, Wibby, Devina, Billy, Hanis, Ilham, and Abi those who accompany in my trip. Reny, Wibby and i went by bus, while others go by train. We met at the basecamp mountain sumbing. Around 10 pm we got there.

In the morning we prepare everything to climb. After all we are all ready to start climbing. Began to climb at 9 am. The time taken to post 1 about 3 hours whereas usually only 1 hour. We are too relaxed. Arrived in post 1, we cook the noodles because it’s hungry. Around 1 pm we continue climbing. Many stories, love, and sorrow we have passed, until we finally arrived in post 3 and than open camp.

We just set up a tent, because the night is coming. We enter into the tent because outside was getting cold. Using thick pants and jacket for warmth. Reny came out of the tent and told me to get out of the tent also. Reny says don’t look at the sky first, if already prepared, then look to the sky. Wow amazing !!! really beautiful creation of god. We really enjoyed the evening.

Around 3 am we woke up to preparations continue climbing. We started to continue the climb at 4 am. At that time there was very cold temperatures and we also have to be careful because the road is steep enough. The sun began to rise. So beautiful. I love Indonesia.

We were too relaxed again. The time taken to the top of the mountain sumbing about 8 hours whereas usually only 4 hours. We too enjoy the trip because the beautiful landscape. We also had to sleep on the hiking trail. When arriving at the summit, we feel happy and couldn’t say a word to see the beautiful of nature indonesia.

Although it had reached the summit, my trip haven’t finished because we had to go back down. Arrived in the post 3 is too late so we walked to the basecamp at night. We walked very slowly because quite dark. Several times we fell. Steep and slippery raods accompany our journey.

Top of the mountain sumbing

Our long runs, but has not arrived. We were too tired, wondered when will we get to the base camp. All power has been used and finally we arrived at base camp. Unforgettable experience.

Kasus Pada Berbagai Struktur Pasar

Contoh kasus dari struktur pasar adalah berdirinya pasar modern (super market) disekitas pasar tradisional. Disini termasuk kedalam pasar monopoloistis yang artinya didalam pasar ini terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tapi tetap memiliki perbedaan. Dari kasus ini konsumen lebih memilih untuk berbelanja dipasar modern tersebut, hingga membuat para produsen mengalamai penurunan penghasilan. Kalau dilihat mengapa terjadi seperti itu, bisa dikarenakan konsumen lebih memilih tempat yang lebih nyaman untuk mereka berbelanja walaupun mungkin harga produknya sedikit lebih mahal. Tapi ini semua tergantung dari selera konsumen, tidak semua konsumen nyaman dengan berbelanja dipasar modern, begitu juga sebaliknya.

Sumber : http://aiiman9lass07.blogspot.com/2014/01/monopoli-oligopoli-dan-kasus-pada.html

Teori Bank dan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UUPK bukan satu-satunya yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelumnya telah ada peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 KUHP, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (umbrella act) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

 Perlindungan hukum bagi nasabah menjadi urgen, karena secara faktual kedudukannya relatif lemah. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Nasabah hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dimaksud.

Keberatan terhadap perjanjian standar yaitu: (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan kalaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.

 Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perlu adanya upaya edukasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian dimaksud.

Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi UUPK memberikan pengaturan mengenai klausula baku, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain sebagai berikut:

1) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.

2) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.

3) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.

4) Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, kaitannya dengan perjanjian standar diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir dispute yang berkepanjangan di kemudian hari.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan

Sebagaimana disebut di atas bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah tidak hanya UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat sehingga perlu melaksanakan prinsip kepercayaan (fiduciary principle).

Kepercayaan merupakan inti perbankan sehingga bank harus menjaganya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.

 Amanat dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabiltas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

 Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.

 Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005, mendefinisikan Pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005, yaitu sebagai berikut:

a) Kewajiban Bank untuk menyelesaikan Pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan Pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut.

b) Setiap Nasabah, termasuk walk-in customer, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.

c) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh Perwakilan Nasabah yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

 Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan menurut Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Proses beracara dalam Mediasi Perbankan secara teknis diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, yaitu sebagai berikut:

a) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.

b) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Syarat-syarat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perbankan, yaitu sebagai berikut:

a) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;

b) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;

c) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;

d) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;

e) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan

f) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat:

a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan

b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

sumber: http://serlania.blogspot.com/2012/01/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-bank.html

Kasus Bank dan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Nasabah Bank Masih Rendah

Masalah perlindungan nasabah perbankan menjadi perhatian Komisi XI DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Kamis (11/7). Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menyatakan, pesatnya pertumbuhan perbankan tidak diikuti dengan baiknya perlindungan terhadap nasabah.  

Menurut Harry, posisi konsumen dalam hal ini nasabah bank masih berada di wilayah abu-abu. Dia mengatakan, perbankan terlihat masih setengah hati dalam melindungi nasabahnya. “Ketika terjadi kasus penipuan, perbankan cenderung lepas tangan dan membiarkan oknum menjadi terpidana,” ujar Harry.  

Harry mencontohkan kasus Bank Mega dan Elnusa serta kasus transaksi nasabah gelap Bank Danamon. Dari kedua kasus itu dapat disimpulkan nasabah selalu menjadi korban.

Dalam kasus Bank Mega, Harry berpendapat bank tersebut seharusnya bertanggung jawab karena pelaku penggelapan Obligasi berada di lingkungan Bank Mega dan Elnusa. Menurutnya, Bank Mega harus mengganti kerugian Elnusa.

"Bagaimana bisa Bank Mega tidak mengganti kerugian Elnusa? Saya pertanyakan ini memang masih menjadi bagian dari usaha perlindungan konsumen yang lemah, seharusnya kan Bank Mega memberikan pergantian lalu setelah itu Bank Mega bisa mendapatkan setelah proses pengajuan hukum dimenangkannya," ujar Harry.

Selama ini, Bank Mega tidak memberikan pergantian dana obligasi elnusa yang hilang tersebut. Bank Mega hanya memberikan peluang peradilan hukum bagi oknum Bank Mega yang melakukan tindakan bersalah dan diadili sesuai dengan tindakan hukumnya.

Menurut Harry, hal itu tidaklah cukup karena sebagai nasabah, sudah selayaknya Elnusa mendapatkan perlindungan atas aksi yang dilakukan Bank Mega. Pasalnya, semua tindakan tersebut merupakan tanggung jawab Bank Mega dalam menciptakan  sistem perbankan yang kuat.

“Hal ini membuktikan posisi konsumen di Indonesia sangat rendah,” kata Harry.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengakui sejauh ini tidak ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen. Menurutnya, BI hanya memberikan layanan mediasi untuk kasus-kasus tertentu. Sedangkan masalah penggelapan dana diatur dalam hukum Pidana.

"Memang tidak ada PBI, kami menekankan agar mereka melakukan mediasi, dan ditentukan ganti ruginya kepada pihak yang bersangkutan, setelah mediasi mereka bisa tentukan kompensasinya," kata Halim.

Namun, jawaban Halim justru membuat Harry kecewa. Dia mengaku tidak puas dan menekankan atas pentingnya perlindungan terhadap nasabah. Bahkan, politisi Partai Golkar ini mengaku akan memprioritaskan perlindungan konsumen dalam revisi UU Perbankan.

“Kami akan kencang untuk perlindungan konsumen dalam RUU perbankan,” tegasnya.

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51de7eb0a52b3/perlindungan-nasabah-bank-masih-rendah

Kasus Etika Utilitarianisme

Penerapan Etika Utilitarianisme pada Perusahaan

ETIKA UTILITARIANISME Adalah suatu kebijaksanaan atau tindakan itu baik dan tepat secara moral jika dan hanya jika kebijaksanaan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat atau keuntungan untuk orang banyak. Etika ini memiliki 3 kriteria antara lain manfaat, manfaat terbesar, dan bagi sebanyak mungkin orang.

PENERAPAN ::

PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Kami memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.
PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional (MNC),yaitu perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara tetapi kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang..

Contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia :
• Mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia (FI) tersebut disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam USD 1,5–USD 3. Padahal, bandingan gaji di negara lain mencapai USD 15–USD 35 per jam. Sejauh ini, perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya.
• Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua yang digembor-gemborkan itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 1 persen keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai tujuh turunan. Selain bertentangan dengan PP 76/2008 tentang Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport (Davis, G.F., et.al., 2006).
Kestabilan siklus operasional Freeport, diakui atau tidak, adalah barometer penting kestabilan politik koloni Papua. Induksi ekonomi yang terjadi dari berputarnya mesin anak korporasi raksasa Freeport-McMoran tersebut di kawasan Papua memiliki magnitude luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kawasan, nasional, bahkan global.

Sebagai perusahaan berlabel MNC (multinational company) yang otomatis berkelas dunia, apalagi umumnya korporasi berasal dari AS, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan. Sebab, di situlah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak.
Pemerintah dalam hal ini pantas malu. Sebab, hadirnya MNC di Indonesia terbukti tidak memberikan teladan untuk menghindari perselisihan soal normatif yang sangat mendasar. Kebijakan dengan memberikan diskresi luar biasa kepada PT FI, privilege berlebihan, ternyata sia-sia.

Berkali-kali perjanjian kontrak karya dengan PT FI diperpanjang kendati bertentangan dengan UU Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan sudah diubah dengan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba. Alasan yang dikemukakan hanya klasik, untuk menambah kocek negara. Padahal, tidak terbukti secara signifikan sumbangan PT FI benar-benar untuk negara. Kalimat yang lebih tepat, sebetulnya, sumbangan Freeport untuk negara Amerika, bukan Indonesia.

Justru negara ini tampak dibodohi luar biasa karena PT FI berizin penambangan tembaga, namun mendapat bahan mineral lain, seperti emas, perak, dan konon uranium. Bahan-bahan itu dibawa langsung ke luar negeri dan tidak mengalami pengolahan untuk meningkatkan value di Indonesia. Ironisnya, PT FI bahkan tidak listing di bursa pasar modal Indonesia, apalagi Freeport-McMoran sebagai induknya.
Keuntungan berlipat justru didapatkan oleh PT FI dengan hanya sedikit memberikan pajak PNBP kepada Indonesia atau sekadar PPh badan dan pekerja lokal serta beberapa tenaga kerja asing (TKA). Optimis penulis, karena PT FI memiliki pesawat dan lapangan terbang sendiri, jumlah pasti TKA itu tidak akan bisa diketahui oleh pihak imigrasi.

Kasus PT. Freeport Indonesia ditinjau dari berbagai teori etika bisnis :
• Teori etika utilitarianisme
Berasal dari bahasa latin utilis yang berarti “bermanfaat”.
Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.
Berdasarkan teori utilitarianisme, PT.Freeport Indonesia dalam hal ini sangat bertentangan karena keuntungan yang di dapat tidak digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, melainkan untuk Negara Amerika.
• Teori Hak
Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.
Teori Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama.
Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis.
Dalam kasus ini, PT Freeport Indonesia sangat tidak etis dimana kewajiban terhadap para karyawan tidak terpenuhi karena gaji yang diterima tidak layak dibandingkan dengan pekerja Freeport di Negara lain. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia.


Kesimpulan
Dari pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia telah melanggar etika bisnis dimana, upah yang dibayar kepada para pekerja dianggap tidak layak dan juga telah melanggar UU Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah diubah dengan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba. Karena PT FI berizin penambangan tembaga, namun mendapat bahan mineral lain, seperti emas, perak, dan konon uranium. Selain bertentangan dengan PP 76/2008 tentang Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport (Davis, G.F., et.al., 2006).

Saran
Sebaiknya pemerintah Indonesia, dalam hal ini menteri ESDM, melakukan renegosiasi ulang terhadap PT FI. Karena begitu banyak SDA yang ada di Papua ,tetapi masyarakat papua khususnya dan Negara Indonesia tidak menikmati hasil dari kekayaan alam yang ada di papua. Justru Amerika lah yang mendapat untung dari kekayaan alam yang ada di papua. Atau kalau tidak dapat di negosiasi ulang dan hak para pekerja tidak terpenuhi, lebih baik pemerintah menasionalisasi PT FI supaya masyarakat papua khususnya dan Indonesia dapat menikmati SDA yang ada di bumi Indonesia.

Teori Utilitarianisme

1. Teori

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya Jhon Stuart Mill pada abad ke 19. Utilitarianisme disebut sebagai teori kebahagian terbesar (the gretest happines theory). Dalam konsep Bentham kebahagiaan tersebut menjadi landasan utama kaum utilitarinisme, kemudian prinsip bentham direnkonstruksi oleh Mill bukan hanya menjadi kebahagian bagi pelaku saja, melainkan demi kebhagiaan orang lain juga.

Utilitarianisme berasal dari bahasa latin “utilis” yang berarti useful, bermanfaat, berfedah dan mengguntungkan. Jadi paham ini menilai baik atau tidaknya sesuatu dilihat dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya (Salma, 1997 : 76). Secara terminologi utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. sebaliknya yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, berfaedah, dan merugikan. Baik buruknya perilaku dan perbuatan dilihat dari segi beguna, berfaedah, dan bermanfaat atau tidak. Prinsip utilitarian mengatakan bahwa tindakan yang benar dalam suatu siatuasi adalah tindakan yang mengandung utilitas yang lebih besar dibandingkan kemungkinan tindakan lainnya, tapi ini bukan berarti tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan utilitas paling besar bagi semua orang yang terpengaruh dalam tindakan tersebut (termasuk orang yang melakukan tindakan).

2. Kasus / Artikel

Dalam kasus utilitarianisme contohnya adalah pedagang bakso yang mengandung boraks. Bakso adalah makanan favorite bagi masyarakat indoneisa, bakso bisa kita temukan dari pedagang kaki lima hingga restaurant. tapi sayangnya, masih banyak produsen atau pedagang bakso yang tidak memperdulikan kesehatan konsumen. Kita tentu tahu mengenai berita tentang bakso yang mengandung boraks bukan? bakso yang mengandung boraks tentu tidak bagus karena boraks sangat berbahaya bagi kesehatan.

3. Analisis

Berdasarakan teori utilitarian bahwa suatu kegiatan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Disini saya akan membahas mengenai produsen atau pedagang bakso yang menggunakan boraks dalam pembuatan baksonya. Boraks adalah zat yang berbahaya bagi kesehatan, biasanya borak digunakan di dalam industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik. Tentu kita tahu bahwa pemakaian boraks pada makanan tidak lazim, pemakaian boraks berlebihan pada makanan akan mengakibatkan gejala pusing, muntah, mencret, kejang perut, kerusakan ginjal, bahkan hilang nafsu makan, sedangkan secara tidak langsung boraks sedikit demi sedikit akan tertimbun di dalam organ hati, otak dan testis. Banyak produsen atau pedagang bakso yang menggunakan boraks agar bakso yang mereka jual dapat tahan lebih lamat

Menurut pendapat saya, tidak seharusnya para produsen atau pedagang bakso menggunakan boraks di dalam bakso mereka karena itu akan merugikan para konsumen dan tidak sesuai dengan uji kesehatan dan makanan. Dengan penggunaan boraks pada bakso ini akan membuat bakso lebih awet dan tidak basi, ini  membuat para produsen atau pedagang bakso dapat mengurangi biaya produksi.

Sesuai teori utilitarian yang mengatakan bahwa suatu kegiatain harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maka penggunaan boraks dalam bakso oleh produsen atau pedagang bakso adalah tindakan yagn salah dan harus dievalusai. Sebab disini hanya para produsen atau pedagang bakso saja yang mendapatkan manfaat atau keuntungan tetapi dilain sisi konsumen dirugikan.

Sumber            : http://devipertiwi.blogspot.com/2013/11/penerapan-etika-utilitarian-pada.html

  http://nessariznatya.wordpress.com/2013/10/13/teori-utilitarianisme/