Kasus Bank dan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Nasabah Bank Masih Rendah

Masalah perlindungan nasabah perbankan menjadi perhatian Komisi XI DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Kamis (11/7). Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menyatakan, pesatnya pertumbuhan perbankan tidak diikuti dengan baiknya perlindungan terhadap nasabah.  

Menurut Harry, posisi konsumen dalam hal ini nasabah bank masih berada di wilayah abu-abu. Dia mengatakan, perbankan terlihat masih setengah hati dalam melindungi nasabahnya. “Ketika terjadi kasus penipuan, perbankan cenderung lepas tangan dan membiarkan oknum menjadi terpidana,” ujar Harry.  

Harry mencontohkan kasus Bank Mega dan Elnusa serta kasus transaksi nasabah gelap Bank Danamon. Dari kedua kasus itu dapat disimpulkan nasabah selalu menjadi korban.

Dalam kasus Bank Mega, Harry berpendapat bank tersebut seharusnya bertanggung jawab karena pelaku penggelapan Obligasi berada di lingkungan Bank Mega dan Elnusa. Menurutnya, Bank Mega harus mengganti kerugian Elnusa.

"Bagaimana bisa Bank Mega tidak mengganti kerugian Elnusa? Saya pertanyakan ini memang masih menjadi bagian dari usaha perlindungan konsumen yang lemah, seharusnya kan Bank Mega memberikan pergantian lalu setelah itu Bank Mega bisa mendapatkan setelah proses pengajuan hukum dimenangkannya," ujar Harry.

Selama ini, Bank Mega tidak memberikan pergantian dana obligasi elnusa yang hilang tersebut. Bank Mega hanya memberikan peluang peradilan hukum bagi oknum Bank Mega yang melakukan tindakan bersalah dan diadili sesuai dengan tindakan hukumnya.

Menurut Harry, hal itu tidaklah cukup karena sebagai nasabah, sudah selayaknya Elnusa mendapatkan perlindungan atas aksi yang dilakukan Bank Mega. Pasalnya, semua tindakan tersebut merupakan tanggung jawab Bank Mega dalam menciptakan  sistem perbankan yang kuat.

“Hal ini membuktikan posisi konsumen di Indonesia sangat rendah,” kata Harry.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengakui sejauh ini tidak ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen. Menurutnya, BI hanya memberikan layanan mediasi untuk kasus-kasus tertentu. Sedangkan masalah penggelapan dana diatur dalam hukum Pidana.

"Memang tidak ada PBI, kami menekankan agar mereka melakukan mediasi, dan ditentukan ganti ruginya kepada pihak yang bersangkutan, setelah mediasi mereka bisa tentukan kompensasinya," kata Halim.

Namun, jawaban Halim justru membuat Harry kecewa. Dia mengaku tidak puas dan menekankan atas pentingnya perlindungan terhadap nasabah. Bahkan, politisi Partai Golkar ini mengaku akan memprioritaskan perlindungan konsumen dalam revisi UU Perbankan.

“Kami akan kencang untuk perlindungan konsumen dalam RUU perbankan,” tegasnya.

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51de7eb0a52b3/perlindungan-nasabah-bank-masih-rendah